Permulaan Abad XVI adalah masa puncak kejayaan Kerajaan Aceh. Aceh yang masa itu dipimpin Sultan Iskandar Muda (1607-1608) memiliki luas wilayah meliputi Pantai Barat Pulau Sumatera di Bengkulu hingga Pantai Timur Sumatera, termasuk wilayah Riau. Pada masa itu tersebutlah kerajaan kecil di Aceh, yaitu Aceh Singkil.
Adanya kerajaan kecil Aceh Singkil dapat dibuktikan dari peninggalan sejarah dan cerita rakyat. Peninggalan sejarah dimaksud seperti sejumlah situs sejarah, kuburan pahlawan, peralatan makan, perlengkapan pertanian, adat istiadat. Hal ini menunjukkan adanya struktur masyarakat berlapis yang membuktikan adanya raja dan masyarakat biasa.
Dari cerita rakyat, tersebut pula adanya Syech Abdul Rauf As-Singkili dari daerah ini. Kepadanya tempat masyarakat kala itu merujuk hukum agama atau hukum syara’. Akhirnya, tersebutlah wilayah ini dengan sebutan Aceh Singkil.
Mulanya Aceh Singkil merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan. Dia terdapat di bagian ujung barat daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bergabungnya Singkil ke dalam tubuh Aceh Selatan yang menjadi bagian dari Indonesia sejak diproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta, 17 Agustus 1945. Sedangkan sebelumnya, daerah ini masih daerah tak bertuan (de jure). Namun, sebagian masyarakat Singkil yang pada masa itu di bawah jajahan Jepang ada yang melaksanakan proklamasi sehingga dengan dibantu oleh Organisasi Massa dan Komite Nasional Indonesia, jadilah Singkil bagian dari Indonesia yang berselangkangan dengan Aceh Selatan dengan Ibukota Tapak Tuan.
Setelah Jepang meninggalkan Singkil, daerah ini membentuk Panitia Aksi Penuntut Kabupaten Otonomi Singkil (PAPKOS). Adapun tujuannya meminta bebas dari Aceh Selatan sehingga mereka menjadi daerah tingkat dua secara otonom. Hal itu dikarenakan Singkil jarang tersentuh oleh Pemda Aceh Selatan.
PAPKOS mengirimkan delegasi anggotanya ke Tapak Tuan untuk membicarakan aspirasi rakyat Singkil yang selanjutnya diteruskan ke Gubernur Aceh. Namun, tuntutan itu “adem ayem”.
Kendati demikian, kegigihan masyarakat, aktivis, dan tokoh adat di sana tidak mengenal kata menyerah. Seperti kata orang bijak, hana batee, kayee pih jeut, hana papeun, bleuet pih keumah, yang peunténg na teumpat keu ta timbôn tamah. Tidak berhasil menjadi daerah tingkat dua secara otonom, mereka membangun kantor penghubung Bupati Aceh Selatan dengan Aceh Singkil guna mangakomodir keperluan rakyat Singkil.
Setelah perjalan perjuangan yang panjang, kebebasan Aceh Singkil dari Aceh Selatan terwujud juga dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Ditambah Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 sebagi peraturan pelaksana perundang-undangan tersebut, DPR melahirkan undang-undang nomor 14 tahun 1999, yang pada tanggal 20 April 1999 memutuskan dan menetapkan Aceh Singkil menjadi Daerah Tingkat II (kabupaten) dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Peresmian Kabupaten Aceh Singkil secara simbolis dilakukan pada 14 Mei 1999 oleh Gubernur NAD di Lapangan Sultan Daulat Singkil. Kepala pemerintahan pertama di Aceh Singkil pada saat itu dijabat oleh Makmursyah Putra, S.H.
Kantor Bupati Aceh Singkil (FLICKR.COM | MASAMRI-1)
Sistem Pemerintahan
Pada masa Kolonial Belanda, sistem pemerintahan Aceh Singkil merupakan onderrafdeeling(kewedanan) yang dikepalai oleh controleur. Onderrafdeeling ini membawahi empatlandschap (kecamatan), yaitu Singkil, Pulau Banyak, Simpang Kiri, dan Simpang Kanan. Masing-masing kecamatan tersebut dikepalai oleh seorang “Zelfbestuurder” (camat) yang juga membawahi empat kemukiman. Setiap kemukiman dikepalai seorang imum mukim. Mukim juga membawahi beberapa kepala gampông di kemukimannya. Onderrafdeeling pada masa Indonesia merdeka berganti nama menjadi Pembantu Bupati Wilayah Singkil.
Pada masa pemerintahan Jepang, sistem onderrafdeeling diganti nama menjadi gun danlandschap diganti nama menjadi son. Pada dasarnya sistem pemerintahan ini sama saja, hanya beda bahasanya. Gun dan son dalam bahasa Jepang berarti kewedanan dan kecamatan.
Seperti daerah lainnya di Indonesia, sistem pemerintahan di Aceh Singkil pascakemerdekaan Indonesia adalah sentralisasi. Setiap kebijakan berada di tangan pusat. Dalam hal ini, gampông dan mukim dalam wilayah Aceh Singkil selalu patuh dan tunduk kepada Kabupaten Aceh Selatan. Peran tetua gampông dan instansi adat di tingkat mukim/ gampông tidak berfungsi.
Secercah harapan dimiliki Aceh Singkil ketika wilayah itu menjadi daerah yang berdiri sendiri. Akan tetapi, sebagai wilayah tingkat II Kabupaten Aceh Singkil, peran lembaga adat di tingkat bawah tetap tunduk kepada Bupati Singkil. Selayaknya daerah Aceh lainnya, peran lembaga adat tingkat bawah kembali berfungsi di Aceh Singkil saat disahkannya UUPA Nomor 11 Tahun 2006.
Beragam dan berlikunya kehidupan di Aceh Singkil tentu menjadi menarik bila dilihat kependudukannya. Yang sangat menarik lagi, pada masa konflik Aceh, masyarakat Singkil terkesan bukan bagian dari masyarakat Aceh. Menurut sebuah sumber, ini sudah berlangsung sejak lama.
Hal itu dibuktikan sebagian orang Aceh yang mengunjungi Aceh Singkil, mulai wilayah Jambo Dalem hingga Subulussalam dan Rimo. Orang yang berkunjung ke sana sering dihadapkan dengan pertanyaan, “Bagaimana keadaan di Aceh sekarang?”
Pertanyaan serupa itu acapkali terdengar dari masyarakat di sana saat bertemu dengan rakyat Aceh lainnya. Tentu saja ini memberi kesan seolah Singkil bukan wilayah Aceh.
Masa itu telah berlalu. Bisa jadi ungkapan itu timbul dikarenakan beberapa faktor, seperti letak Aceh Singkil yang paling ujung—berdekatan dengan Medan, sehingga mengira dirinya bagian dari Medan. Lalu, oleh karena wilayah Aceh Singkil yang kala itu masih bagian dari Aceh Selatan, tapi kurang disentuh oleh Pemda Aceh Selatan. Berdasarkan itu, barangkali mereka mengira bahwa Aceh Singkil bukan penduduk Nanggroe Aceh Darussalam.
Di samping itu, masyarakat Aceh Singkil, sebagian besar kurang dapat berkomunikasi dalam bahasa Aceh. Hal ini mengesankan mereka seakan menjadi etnis tersendiri. Namun demikian, agar tidak terjadi timpang tindih pengertian dan demi kedamaian, tuhoemencoba mengkaji etnis yang berkembang di Aceh Singkil, berdasarkan sejumlah data, baik dari situs Pemda NAD, Wikipedia, dan beberapa artikel yang pernah ditulis orang tentang Aceh Singkil.
Secara garis besar ada beberapa etnis awal yang mendiami wilayah Aceh Singkil, yaitu etnis Aceh, etnis Batak, etnis Minangkabau, dan etnis Nias.
Etnis Aceh
Etnis Aceh terkelompok dalam komunitas wilayah tertentu di Aceh Singkil, di antaranya di Kuala Baru. Kelompok ini pada zaman dahulu dipimpin oleh seorang berwibawa dan terpandang (saudagar/ ulama). Pemimpin di sini bukan yang absolute, tapi dia hanya mengurus masalah adat yang sangat erat hubungannya dengan pemerintahan, ekonomi, politik, dan sejumlah urusan kemasyarakatan lainnya. Keadaan tersebut memungkinkan adanya kerajaan kecil di Singkil.
Sistem kemasyarakatan dalam etnis ini adalah menurut garis keturunan ayah dan ibu. Perpaduan patrilinial dan matrilinial ini menyebabkan terjadinya pembaruan etnis Aceh dengan etnis lainnya sehingga terjadi asimilasi.
Etnis Batak
Adanya etnis Batak di Aceh Singkil diawali dengan terjadinya perpindahan (migrasi) dari Sumatera Utara ke Aceh. Sebagai wilayah Aceh yang sangat dekat dengan Sumatera Utara (Medan), Singkil merupakan wilayah sentuhan pertama awak Medan.
Migrasi yang dilakukan etnis Batak ke Singkil secara berkelompok. Kemudian mereka mendiami suatu wilayah sehingga menjadi huta (gampông). Tradisi di Batak, marga yang duluan menempati wilayah itu (membuka huta), dialah yang menjadi penguasa wilayah tersebut. Maka menetaplah mereka di Singkil sehingga menjadi etnis tersendiri di sana.
Etnis Minangkabau
Etnis ini berasal dari Sumatera Barat. Karenanya, lazim disebut dengan etnis Orang Padang. Migrasi etnis Minangkabau sering pula disingkkat dengan etnis Minang. Migrasi etnis ini didorong oleh faktor dagang. Tak bisa dipungkiri, etnis minang hampir terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang jalan, kita selalu diperkenalkan dengan masakan Minang. Demikian halnya dengan di Singkil. Etnis ini juga bermula dari dagang.
Halnya etnis Batak, etnis Padang dalam bergaul juga tidak menonjolkan marga atau suku asalnya, meskipun mereka juga memiliki marga layaknya suku Batak. Garis keturunan yang menganut matrinilial pada etnis ini membuat asimiliasi adat dan budaya di Singkil sehingga di sana juga terdapat bahasa Padang yang sudah mengalami perbauran dengan bahasa daerah lain di Singkil. Bahasa itu mereka sebut dengan bahasa Jamee atau bahasa Aneuek Jamee.
Etnis Nias
Etnis ini mempunyai bahasa sendiri yang mereka sebut dengan bahasa Nias. Etnis Nias bermigrasi ke wilayah Singkil melalui laut dengan menggunakan perahu layar. Karena itu, etnis ini terkenal kuat melaut. Letak etnis ini di sebelah barat daya wilayah Singkil. Dari segi fisik, etnis ini umumnya berkulit kuning langsat.
Etnis Lainnya
Di samping etnis yang dominan di atas, juga terdapat etnis lainnya yang memiliki kuota lebih kecil dari etnis di atas. Etnis itu antara lain Bugis, Jawa, Cina, Arab, dan Keling. Rata-rata migrasi mereka ke Singkil berlatar belakang dagang.
Adanya etnis Bugis di Singkil dapat dibuktikan dengan adanya nama-nama yang sama dengan bahasa Bugis, seperti “Dendang Bugis” yang mereka sebut dengan “Dendang Singkil”.
Etnis Jawa banyak terdapat di perkebunan karet, wilayah Simpang Kanan. Perkebunan itu disebut dengan Perkebunan Lae Butar. Perpindahan etnis Jawa sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda.
Etnis Cina dibuktikan dengan adanya nama Kampong “Cina” di Singkil, kendati saat ini tidak lagi dihuni khusus oleh orang Cina. Sedangkan etnis Arab ditandai adanya nama-nama yang menyerupai nama orang Arab, seperti Said, Syarifah.
Etnis Keling disebut juga dengan etnis India. Etnis ini ditandai dengan Kampung Keling yang dahulu di wilayah itu terdapat penjual susu murni.
Beragam etnis di Singkil menunjukkan kayanya khazanah adat dan budaya di sana. Hal ini sekaligus menunjukkan rasa persatuan dan perdamaian yang tinggi di daerah tersebut, sebab kendati ramai bersuku-suku, belum pernah terdengar pertengkaran antarsuku di tanah Syech Abdul Rauf As-Singkili itu.(jkma-aceh.org)
